Tinjauan Irjen Kemenag RI Pada Pembangunan KUA

Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Timur merupakan salah satu diantara yang dipercaya untuk menerima bantuan proyek berupa pembangunan rehab untuk Gedung Balai Nikah dan Kantor Urusan Agama yang berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2016, tepatnya di Kec. Muara Wahau, Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Untuk mengetahui hasil perkembangan hasil pembangunan tersebut, tim dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI pada 10 hingga 13 Agustus lalu melakukan monitoring dan evaluasi pada KUA yang berlokasi di 3 kecamatan tersebut.

Tim Irjen yang terdiri dari Abdul Hamid dan Soni Dede pun langsung menuju lokasi yang dimaksud didampingi Kepala Kemenag, H. Fahmi Rasyad dan Pengelola Program Anggaran, Komaruddin Dhukri dengan tujuan pertama adalah pada KUA Kec. Muara Wahau dan disusul di Kec. Muara Bengkal serta Muara Ancalong pada esok harinya.

Dalam tinjauan di Kec. Muara Wahau, pembangunan tercatat dalam realisasi fisik sebesar 31,98% dari rencana mingguan sebesar 38,25% dengan pelaksana yang dipercayakan pada CV. Zhafira Pratama dan sebagai konsultan pengawas CV. Vinudut de Engineering Consultant.

Untuk bangunan di Kec. Muara Bengkal, pembangunan realisasi fisik sudah mencapai 50,16% dari rencana mingguannya 18,36%. Adapun pelaksananya adalah CV. Alif Putra Pratama sebagai dan konsultan pengawas CV. CV. Epsilon Consulindo.

Sedangkan di Kec. Muara Bengkal, bangunan fisik sudah terealisasi pekerjaannya sebesar 16,05% dari rencana mingguannya 40,07% (minus). Hal ini dikarenakan adanya konflik internal antara penyedia dengan pekerja di lapangan. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan teguran terhadap penyedia melalui pengawas proyeknya yakni CV. Analisa Teknik dan CV. Sukses Bersama sebagai pelaksana.

Adapun anggaran dari KUA di tiga kecamatan tersebut masing-masing adalah Rp. 811.656.000,- untuk KUA Kec. Muara Wahau, Rp. 811.656.000,- untuk KUA Kec. Muara Bengkal dan Rp. 1. 649.443.000,- untuk KUA Muara Ancalong, yang semuanya merupakan anggaran dari Sukuk atau SBSN Kementerian Keuangan dan sesuai dengan hasil trilateral meeting yang dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 lalu. (fds)